KIM - Pemerintah Desa Yosowilangun Kidul menggelar musyawarah desa (Musdes) khusus untuk penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2025, (23/12/2024).

Acara yang berlangsung di balai desa ini dihadiri oleh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, serta ketua Rukun Warga (RW) perwakilan masyarakat.

Kepala Desa Yosowilangun Kidul, Bapak Budi Hariyono,S.AP, dalam musyawarah tersebut menjelaskan bahwa penerima BLT DD tahun 2025 diprioritaskan bagi keluarga miskin ekstrim yang belum mendapatkan bantuan sosial lain, lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap, serta warga dengan kondisi disabilitas atau sakit kronis.  

“Musyawarah ini merupakan wujud transparansi kami dalam mengelola dana desa, sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran. Kami juga melibatkan ketua RW sebagai perwakilan masyarakat untuk memberikan masukan dan pengawasan,” ungkap Kepala Desa.

Musdes dipimpin langsung oleh Ketua BPD, Bapak Agus Trimurti, dengan agenda utama membahas dan mengkroscek daftar KPM yang akan menerima BLT DD pada tahun mendatang.

Proses penetapan ini dilakukan secara transparan dan berdasarkan data terkini yang telah diverifikasi oleh tim pendataan desa. 

"Dengan mengkroscek, harapannya agar bantuan ini dapat tepat sasaran dan dimanfaatkan secara bijak oleh penerima untuk memenuhi kebutuhan dasar" ujar ketua BPD.

Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, akhirnya disepakati daftar KPM BLT DD tahun 2025 sebanyak 36 KPM keluarga.

Daftar ini nantinya akan diajukan ke kecamatan untuk mendapatkan pengesahan sebelum pelaksanaan pencairan dana dimulai pada awal tahun depan.

Musyawarah diakhiri dengan penandatanganan berita acara sebagai bukti sah penetapan KPM BLT DD 2025.

Pemerintah Desa Yosowilangun Kidul berharap program ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya mereka yang paling membutuhkan.  

Dengan pelaksanaan musyawarah yang transparan dan melibatkan berbagai pihak, Desa Yosowilangun Kidul menunjukkan komitmen dalam mengelola dana desa secara bertanggung jawab dan berkeadilan.***